Kepulan blangko e-KTP di Kabupaten Malang masih menjadi masalah serius, dengan tingginya antusiasme warga yang ingin melakukan perekaman tidak sebanding dengan ketersediaan blangko untuk cetak e-KTP. Disdukcapil Kabupaten Malang mencatat bahwa dari 407 ribu pengajuan e-KTP sepanjang tahun 2024, hanya 147 ribu yang berhasil dicetak, meninggalkan 260 ribu warga yang masih menunggu ketersediaan blangko. Keterbatasan blangko juga terlihat dari fakta bahwa hanya ada 6.000 blangko dari pemerintah pusat setiap 12 hari, sementara rata-rata 800-1.000 pemohon e-KTP setiap hari.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Malang, Harry Setia Budi, menyampaikan bahwa keterbatasan dalam ketersediaan blangko terjadi setiap tahun, sehingga krisis ini harus diselesaikan dengan meningkatkan pasokan blangko e-KTP. Disdukcapil telah menggelar program “jemput bola” dengan melayani 1.500 keping e-KTP per hari untuk mengakomodasi kebutuhan yang mendesak. Selain itu, solusi digital seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga diperkenalkan sebagai alternatif.
Upaya untuk mengatasi kekurangan blangko termasuk dalam alokasi tambahan anggaran sebesar Rp. 2 miliar dalam APBD-Perubahan Tahun 2025 untuk Disdukcapil Kabupaten Malang. Komisi I DPRD Kabupaten Malang berkomitmen penuh untuk memastikan pelayanan publik yang baik dan segera memenuhi kebutuhan blangko e-KTP, demi meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
