Anggota Komisi X DPR mengkritisi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data pertumbuhan ekonomi. Keprihatinan muncul karena data yang dirilis tidak merefleksikan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Anggota dewan bahkan menyuarakan keraguan terhadap data yang dikeluarkan oleh BPS, yang dinilai jauh dari proyeksi para ekonom. Kritik juga dilontarkan terkait permintaan tambahan anggaran oleh BPS, dengan anggota Komisi X DPR menyatakan bahwa hanya menyajikan data yang salah tidak bermanfaat.
Di sisi lain, Kepala BPS menjelaskan bahwa lembaga tersebut tidak melakukan proyeksi, melainkan mengukur kondisi ekonomi dengan data dan fakta. Berbeda dengan lembaga lain yang hanya membuat prediksi, BPS menggunakan data yang dikumpulkan melalui survei dan data administrasi. Selain itu, BPS berkomitmen untuk menjaga kualitas data yang dihasilkan serta memiliki keterlibatan internasional yang baik.
Amid kritik terkait anggaran, BPS meminta tambahan anggaran sebesar Rp 1,65 triliun untuk tahun 2026. Permintaan ini disampaikan agar BPS dapat melaksanakan kegiatan statistik yang masih belum teralokasikan dengan anggaran sebelumnya. Meskipun terdapat perbedaan pendapat antara BPS dan anggota Komisi X DPR terkait anggaran, keduanya sepakat untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait pemenuhan kebutuhan anggaran BPS di tahun-tahun mendatang.
