Kemandirian Antariksa Indonesia Mendapat Dukungan dari Pusat Studi Air Power Indonesia
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim dari Pusat Studi Air Power Indonesia (PSAPI) mendukung revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai forum koordinasi nasional. Menurutnya, salah satu tantangan utama dalam pengelolaan ruang udara dan ruang Antariksa di Indonesia adalah fragmentasi lembaga-lembaga terkait.
Fungsi-fungsi penerbangan tersebar di berbagai instansi seperti Kementerian Perhubungan untuk navigasi penerbangan sipil dan Kementerian Pertahanan untuk strategi pertahanan dirgantara. Selain itu, kehadiran BRIN/LAPAN untuk teknologi Antariksa dan satelit, serta TNI AU, Kominfo, dan BSSN untuk menjaga, melindungi, dan mengelola data berbasis satelit.
“Maka perlu dihidupkan kembali Dewan Penerbangan sebagaimana dahulu dibentuk namun dengan mandat yang diperluas menjadi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional,” ujar Chappy.
Pernyataan itu disampaikan Chappy dalam keterangan tertulis dan diskusi publik dengan tema “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” yang diselenggarakan oleh CIReS, FISIP Universitas Indonesia pada Selasa (27/5/2025).
Chappy menjelaskan bahwa Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional adalah high level council yang merumuskan kebijakan, integrasi strategi sipil-militer, dan koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam pengelolaan ruang udara dan ruang antariksa di Indonesia.
Dewan ini sebaiknya melibatkan Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, TNI AU, Kementerian Kominfo, BRIN, Kementerian Luar Negeri, BSSN, pihak swasta, dan akademisi.
“Adanya dewan ini akan memberikan arah strategis yang kohesif dalam pengembangan keantariksaan yang selama ini terhambat,” ujar Chappy.
Chappy mendukung ruang antariksa bukan lagi sebagai hal futuristik tetapi sebagai medan kontestasi geopolitik yang nyata. Indonesia tidak boleh absen dalam persaingan geopolitik global.
Kedaulatan negara harus mencangkup pengelolaan udara dan antariksa secara komprehensif. Tanpa strategi nasional yang kuat dan koordinasi sektor yang solid, Indonesia akan tetap menjadi pengguna pasif, bukan pemain aktif dalam dunia global.
Contoh yang relevan adalah kasus FIR Singapura, dimana sebagian ruang udara Indonesia dikelola oleh otoritas luar negeri. Revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional dibutuhkan untuk menyatukan visi dan strategi pertahanan udara dan antariksa demi keamanan dan keselamatan bangsa.
Sumber: Dukungan Marsekal Chappy Hakim Untuk Revitalisasi Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional Demi Kemandirian Antariksa
Sumber: Chappy Hakim Dukung Revitalisasi Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional
