Progres pembangunan gapura di Desa Bungurmekar, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten terus menjadi sorotan. Seorang aktivis LSM menekan Inspektorat Kabupaten Lebak dan Kejaksaan Negeri Rangkasbitung untuk mengaudit proyek tersebut. Proyek ini menggunakan anggaran dari APBDes 2025 dengan total biaya mencapai Rp100 juta. Aktivis LSM, Zaenudin, menyampaikan kecurigaan terhadap pelaksanaan proyek yang dinilai kurang transparan.
Karena hal tersebut, pihak LSM akan mengirimkan surat resmi kepada Inspektorat Lebak, DPMD, dan Kejaksaan Negeri Rangkasbitung untuk meminta audit menyeluruh terhadap proyek gapura tersebut. Tujuan dari audit ini adalah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Masyarakat setempat berhak mengetahui bagaimana uang negara digunakan dan apakah proyek tersebut sesuai anggaran atau terdapat penyimpangan.
Kepala Desa Bungurmekar, Usup, menanggapi desakan tersebut dengan menyatakan kesiapannya jika proyek pembangunan gapura diaudit oleh penegak hukum. Usup menjelaskan bahwa proyek tersebut sesuai dengan RAB yang telah dibuat dan bahwa pihaknya tidak takut terhadap laporan dari aktivis LSM. Semua proses pembangunan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian, audit yang diminta oleh aktivis LSM diharapkan dapat membawa kejelasan terhadap proyek pembangunan gapura di Desa Bungurmekar.
