Kebijakan Ganjil Genap di Jakarta: Solusi Atau Masalah?
Aturan ganjil-genap diberlakukan untuk menekan kemacetan di Jakarta. Namun, Anggota DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menilai bahwa kebijakan ini tidak efektif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kebijakan ini membatasi kendaraan berdasarkan nomor polisi, di mana kendaraan dengan pelat nomor ganjil diperbolehkan melintas di tanggal ganjil dan sebaliknya. Meskipun aturan ini berlaku pada hari kerja, masyarakat masih bisa menghindarinya dengan membeli mobil kedua atau listrik yang tidak terkena aturan ganjil-genap.
Menurut Dwi Rio, kebijakan ganjil-genap hanya semakin memperburuk masalah karena masyarakat cenderung membeli kendaraan tambahan. Ia menekankan pentingnya menemukan solusi struktural yang lebih baik daripada rekayasa lalu lintas yang bersifat sementara. Meskipun Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan electronic road pricing (ERP) sebagai alternatif, namun kebijakan ganjil genap masih tetap berjalan.
Sebagai solusi jangka pendek, kebijakan ganjil-genap belum mampu menyelesaikan akar permasalahan kemacetan di Jakarta. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta masih fokus pada peningkatan transportasi umum massal sebelum menerapkan kebijakan ERP. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan subsidi transportasi umum. Meskipun masih ada kebingungan terkait kebijakan secara keseluruhan, namun pemprov tetap menerapkan ganjil-genap di 25 lokasi di Jakarta.
Kebijakan rekayasa lalu lintas seperti ganjil-genap dapat menjadi langkah awal untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Namun, perlu adanya solusi jangka panjang yang lebih menyeluruh untuk melawan masalah lalu lintas yang kompleks. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan menggabungkan kebijakan yang tepat, Jakarta bisa menemukan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi kemacetan yang telah menjadi masalah kronis di ibu kota.
