Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membantah isu ‘matahari kembar’ yang mengaitkan sosok Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dengan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Menurut Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, Jokowi tidak berada dalam posisi oposisi terhadap Prabowo. Andy menyatakan bahwa Jokowi mendukung penuh pemerintahan yang dijalankan oleh Prabowo dan menekankan pentingnya kerja sama di atas politik pecah belah dalam membangun negara. Silaturahmi antara sejumlah menteri Prabowo ke kediaman Jokowi saat momen Lebaran 2025 dianggap sebagai bentuk penghormatan.
Andy menegaskan bahwa silaturahmi tersebut bukan menandakan adanya ‘matahari kembar’ dalam pemerintahan Prabowo. Ia menjelaskan bahwa tradisi menghormati mantan presiden merupakan bagian dari budaya politik yang sehat. Kunjungan menteri ke Solo untuk bertemu dengan Jokowi disebabkan oleh posisinya sebagai kepala negara dua periode yang masih dihormati dalam ranah politik nasional. Andy juga merujuk pada pernyataan Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo yang menentang adanya ‘matahari kembar’ dalam pemerintahan karena berpotensi memunculkan kebingungan di antara penyelenggara negara.
Andy menegaskan bahwa kunjungan tersebut bersifat informal dan bukan dalam kapasitas resmi sebagai pejabat negara. Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan nasionalisme dalam praktek nyata dan konsisten, tanpa melibatkan politik pecah belah. Andy menegaskan bahwa dalam konteks pertemuan-pertemuan tersebut tidak terjadi pelanggaran hukum, protokol, atau etika. Saat ini, negara lebih membutuhkan kerja sama dan kohesi daripada konflik politik yang dapat merusak stabilitas nasional.
