Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pandangannya tentang korupsi di Indonesia dengan tegas. Menurutnya, negara berhak untuk menyita aset koruptor sebagai upaya pemulihan kerugian negara, namun hal tersebut harus dilakukan secara adil. Dalam sebuah wawancara dengan beberapa jurnalis di kediamannya di Hambalang, Bogor, Prabowo menekankan pentingnya mengembalikan apa yang telah dicuri oleh para pelaku tindak korupsi.
Selain menyoroti perlunya tindakan tegas terhadap koruptor, Prabowo juga mempertimbangkan aspek keadilan, khususnya terkait dengan keluarga koruptor. Beliau menyatakan pentingnya menjaga keseimbangan antara menyita aset ilegal dan melindungi hak-hak keluarga, terutama jika aset tersebut diperoleh sebelum pelaku korupsi menduduki jabatan.
Prabowo juga mengekspresikan kekecewaannya terhadap praktik korupsi yang dianggapnya sebagai perampokan yang sah secara hukum. Ia menyoroti usaha para koruptor untuk menipu sistem peradilan dan menegaskan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas untuk memberikan efek jera. Prabowo menekankan pentingnya menjaga integritas hukum dan mendorong aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman yang sepadan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh koruptor.
Dalam menangani kasus korupsi, Prabowo menegaskan perlunya upaya yang mampu memberikan efek jera yang nyata. Beliau juga menyoroti praktik koruptor yang menggunakan uang sebagai alat untuk menghindari hukuman berat dan menekankan pentingnya pemerintah untuk melakukan banding atas vonis yang dianggap terlalu ringan. Prabowo juga menekankan perlunya penegakan hukum yang adil dan efektif untuk mencegah praktik korupsi di masa depan.
