Polemik yang ditimbulkan oleh kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memberlakukan tarif timbal balik sebesar 32% terhadap Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran. Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR menyoroti dampak dari kebijakan tersebut dan berharap pemerintah dapat melihat peluang di balik keputusan Trump yang menciptakan ketegangan di tingkat internasional.
Kapoksi Fraksi PDIP Komisi XI DPR RI, Harris Turino, menekankan pentingnya perlindungan terhadap perusahaan di dalam negeri untuk mencegah terjadinya PHK massal akibat kebijakan Trump. Diketahui bahwa kebijakan ini berpotensi mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia yang selama ini mengalami surplus 18 miliar dolar AS per tahun.
Harris juga menyoroti perlunya kebijakan politik yang tepat dari pemerintah, terutama di bidang perekonomian dan perdagangan, guna menghadapi situasi ini dengan bijak. Dia menyarankan agar pemerintah melakukan pemetaan data yang lebih akurat serta membentuk tim negosiator yang mampu merumuskan strategi yang menguntungkan bagi Indonesia.
Adapun pengenaan tarif 64% terhadap produk Amerika yang masuk ke Indonesia menjadi perhatian Harris, yang menekankan perlunya menghadapi isu ini secara transparan dan dengan data yang jelas. Dia juga menyoroti bahwa kebijakan Trump bersifat negosiasi dan tidak bersifat permanen.
Berbagai negara, termasuk Indonesia, dikenai tarif impor yang tinggi oleh Trump, dan hal ini bisa berdampak pada berbagai sektor ekonomi. Oleh karena itu, Harris mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi perusahaan yang terdampak serta menggunakan instrumen fiskal untuk mencegah risiko kebangkrutan dan PHK massal akibat lonjakan tarif tersebut.
Dalam situasi yang menuntut kehati-hatian dan kecerdasan dalam mengambil langkah strategis, Harris bersama Fraksi PDIP DPR RI mengingatkan pemerintah agar bersiap menghadapi situasi ini dengan bijak dan memastikan kepentingan Indonesia tetap terjaga.
