Dinamika Reformasi Intelijen di Indonesia
Reformasi intelijen Indonesia terus menjadi topik perdebatan, terutama dalam hal tata kelola dan mekanisme pengawasannya. Dua aspek utama yang menjadi tantangan dalam reformasi ini adalah pengelolaan sumber daya manusia dan sistem pengawasan yang efektif.
Dalam sebuah diskusi yang digelar di Universitas Bakrie, Jakarta, Reformasi Intelijen Indonesia menjadi pusat pembahasan. Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Aditya Batara Gunawan, menyoroti perlunya peningkatan pengawasan terhadap Badan Intelijen Negara (BIN). Menurutnya, pengawasan yang saat ini berada di bawah Komisi I DPR RI melalui Timwas Intelijen masih bersifat politis dan belum cukup memadai.
“Perlu ada pemikiran mengenai model pengawasan intelijen yang lebih independen dan akuntabel,” ujar Aditya dalam diskusi bertajuk Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen yang diadakan pada Kamis (20/3/2025).
Urgensi Pengawasan yang Lebih Akuntabel
Senada dengan Aditya, Rizal Darma Putra, Direktur Eksekutif LESPERSSI, juga menekankan pentingnya pengawasan yang lebih akuntabel terhadap lembaga intelijen. Menurutnya, Reformasi Intelijen Indonesia tidak akan optimal tanpa mekanisme kontrol yang jelas.
Reformasi Intelijen Indonesia perlu diwarnai dengan keterbukaan yang lebih transparan, namun tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas. Reformasi Intelijen Indonesia harus melibatkan masyarakat sipil, bukan semata-mata ranah internal kelembagaan.
Perkembangan dan Adaptasi Kelembagaan BIN
Mayjen TNI (Purn) Rodon Pedrason, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara (2017-2020), menilai bahwa BIN saat ini telah mengalami perkembangan signifikan. Ia mencatat adanya penambahan kedeputian baru seperti siber serta komunikasi dan informasi sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis.
Kehati-hatian dalam berbagi informasi sensitif perlu diutamakan dalam Reformasi Intelijen Indonesia. Reformasi Intelijen Indonesia harus senantiasa menjaga kerahasiaan operasionalnya.
Ancaman Siber dan Ketergantungan Teknologi Asing
Dalam era digital, ancaman siber semakin menjadi perhatian utama dalam Reformasi Intelijen Indonesia. Diyauddin, Analis Utama Maha Data Lab 45, menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap teknologi asing dalam sistem intelijen.
Ancaman siber tidak boleh dianggap remeh dalam Reformasi Intelijen Indonesia, melainkan perlu ditanggapi dengan serius. Reformasi Intelijen Indonesia harus melibatkan teknologi domestik untuk mengatasi ancaman siber.
Membangun Intelijen yang Transparan dan Adaptif
Diskusi yang dipandu oleh Yudha Kurniawan, Kepala Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakrie, menegaskan pentingnya Reformasi Intelijen Indonesia. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem intelijen yang kuat, profesional, dan tetap berada dalam prinsip demokrasi.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Tantangan Tata Kelola Dan Urgensi Pengawasan Yang Lebih Transparan
Sumber: Dinamika Reformasi Dan Tata Kelola Intelijen: Perlunya Model Pengawasan Yang Memadai
