Urgensi Reformasi Intelijen Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Keamanan
Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie mengadakan diskusi terbatas bertajuk Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia pada 19 Maret 2025. Diskusi ini melibatkan akademisi, peneliti, dan praktisi guna membahas tantangan serta prospek reformasi intelijen Indonesia.
Reformasi Intelijen Indonesia sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan baik di tingkat nasional maupun global. Reformasi ini, yang dikenal dengan nama “Reformasi Intelijen Indonesia”, harus mencakup berbagai aspek, termasuk peningkatan kultur kerja dan pengawasan kelembagaan.
Standarisasi Threat-Based Intelligence dalam Operasional BIN
Menurut Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, keberhasilan lembaga intelijen bergantung pada kemampuannya dalam mengidentifikasi dan merespons ancaman secara tepat waktu. Model Threat-Based Intelligence telah menjadi standar operasional di berbagai negara, dan BIN perlu mengadopsi pendekatan ini agar tidak hanya bereaksi terhadap kejadian, tetapi juga mencegah eskalasi ancaman sebelum terjadi.
Pada masa transisi kekuasaan, peran intelijen dalam menganalisis potensi ancaman menjadi sangat penting. Situasi ekonomi yang tidak stabil juga menunjukkan perlunya reformasi intelijen agar dapat berfungsi secara optimal dalam mendeteksi dan mengantisipasi risiko yang akan datang.
Reformasi Rekrutmen dan Kultur Intelijen
Peneliti dari Center for International Relations Studies, Awani Yamora Masta, menekankan bahwa efektivitas badan intelijen sangat ditentukan oleh sistem rekrutmen dan penempatan personel. Reformasi Intelijen Indonesia harus memperhatikan proses rekrutmen yang berbasis kompetensi teknis dan keseimbangan struktural organisasi.
Seleksi personel intelijen di negara maju mempertimbangkan aspek akademik, psikologis, dan kecocokan individu dengan dunia intelijen. Namun, politisasi dalam proses rekrutmen di Indonesia dapat berdampak negatif terhadap profesionalisme BIN.
Kultur intelijen yang mengutamakan kerahasiaan juga dihadapi tantangan akibat keterbukaan informasi yang semakin meningkat. Prinsip dasar intelijen yang mengutamakan kerja di bawah radar perlu dipertahankan meski ada perubahan nomenklatur lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).
Penguatan Mekanisme Pengawasan untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang
Muhamad Haripin dari BRIN menekankan pentingnya mekanisme pengawasan agar BIN tidak menyalahgunakan kewenangannya. Tantangan terbesar dalam sistem intelijen Indonesia adalah tumpang tindih kewenangan antar-lembaga serta minimnya transparansi.
Indonesia perlu mempertimbangkan pembentukan komite khusus di DPR atau mekanisme audit independen guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kerja intelijen. Selain itu, fungsi intelijen di berbagai institusi harus diawasi dengan ketat agar tidak disalahgunakan untuk intervensi politik atau hukum.
Rekomendasi Reformasi Intelijen Indonesia
Diskusi ini menghasilkan rekomendasi penting untuk memperkuat kelembagaan intelijen di Indonesia, termasuk penerapan Threat-Based Intelligence, reformasi rekrutmen personel, menjaga independensi lembaga, memperkuat mekanisme pengawasan, dan menyesuaikan regulasi kelembagaan intelijen.
Melalui “Reformasi Intelijen Indonesia”, diharapkan sistem intelijen dapat menjadi lebih adaptif, profesional, dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks baik di tingkat nasional maupun global.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kelembagaan Dan Penerapan Threat-Based Intelligence Sebagai Standar Operasional
Sumber: Kelembagaan Intelijen Harus Diperkuat, Model Threat Based Intelligence Jadi Standar Utama Operasional Badan Intelijen Di Banyak Negara
