Penjabat Kepala Desa dan perangkat Desa Marparan, Kecamatan Sreseh, Sampang, Jawa Timur, kini tengah menjadi sorotan warga karena jarang masuk kantor. Isman, seorang warga setempat, mengungkapkan bahwa pelayanan desa tidak optimal dikarenakan adanya dua kubu politik yang berpengaruh dalam pemerintahan desa. Selain itu, perangkat desa dan Penjabat Kepala Desa Marparan juga dikritik karena jarang berada di kantor setelah balai desa dipindahkan ke Dusun Sora’an. Sebelumnya, balai desa berlokasi di Desa Marparan.
Menyikapi keluhan tersebut, Camat Sreseh, Arif Purnomo, berjanji akan meminta Penjabat Kepala Desa Marparan untuk memberikan klarifikasi. Ia juga mengajak masyarakat untuk melapor pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas tingkat desa. Jika terdapat bukti yang jelas, BPD dapat membuat laporan tertulis kepada Camat. Arif Purnomo menegaskan akan menindaklanjuti laporan tersebut dan mendorong masyarakat untuk mengikuti prosedur yang berlaku.
Di sisi lain, Penjabat Kepala Desa Marparan, Munadak, hingga saat ini belum memberikan tanggapan terkait masalah ini. Selain itu, dalam berita terkait, warga diimbau untuk mengakses informasi lebih lanjut mengenai kasus ini di Google News SUARA INDONESIA. Penulis berita ini adalah Hoirur Rosikin, dengan mengedit oleh Mahrus Sholih.
