Pada Rabu, 12 Maret 2025, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan bahwa ada pihak yang menyarankan Hasto Kristiyanto untuk mengundurkan diri dari jabatan Sekjen PDIP. Hal tersebut disampaikan Deddy dalam konferensi pers di DPP PDIP. Menurut Deddy, sekitar tanggal 14 Desember, ada utusan yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur. Mereka juga meminta agar Joko Widodo (Jokowi) tidak dipecat dari PDIP. Selain itu, sekitar 9 orang dari PDIP disebut sebagai target polisi dan KPK.
Deddy menjelaskan bahwa orang yang memberikan saran tersebut bukan orang sembarangan. PDIP menilai kasus yang menimpa Hasto sebagai tindakan sewenang-wenang. Deddy menegaskan bahwa KPK seharusnya bisa menyelesaikan banyak persoalan jika benar-benar ingin menegakkan hukum. Ronny Talapessy, Ketua DPP PDIP, memberikan dukungan penuh kepada Hasto dalam menghadapi proses hukum di KPK. PDIP selalu memperjuangkan konstitusi dan demokrasi di Indonesia.
PDIP meyakini bahwa proses hukum di KPK memiliki unsur politis dan balas dendam. Mereka percaya bahwa proses tersebut adalah bentuk pembajakan fungsi penegakan hukum demi kepentingan politik atau balas dendam politik terhadap PDIP. Dalam kesempatan yang sama, PDIP berkomitmen untuk terus menegakkan aturan internal demi kebaikan partai.
