Isu pembentukan Panitia Khusus terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina menjadi sorotan. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan dukungan terhadap penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung dalam kasus ini. Ketua Fraksi PAN, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa tidak ada rencana pembentukan Pansus di Komisi XII terkait kasus tersebut. Putri juga menegaskan agar publik tidak terpengaruh isu yang tidak jelas, meminta agar kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Agung.
Fraksi PAN dari DPR RI menekankan bahwa mereka mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan mempercayai profesionalisme Kejaksaan Agung. Mereka tidak akan membentuk Pansus di Komisi XII karena ini merupakan ranah penegak hukum. DPR tidak akan mengintervensi proses hukum, tetapi tetap akan mendorong upaya penyelamatan Pertamina dari oknum-oknum yang merusak perusahaan tersebut. Mereka memandang bahwa penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina sebagai aset strategis negara.
Putri juga menekankan bahwa kasus ini harus menjadi momentum untuk perbaikan tata kelola energi nasional. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal agar tata kelola energi menjadi lebih baik, transparan, dan akuntabel. Ini merupakan upaya dalam menyelamatkan nama baik Pertamina dan memperbaiki tata kelola energi nasional secara keseluruhan.
