Pramono Anung Siap Bersinergi dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran Jika Menang

Jakarta, VIVA – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno, memastikan siap bersinergi dalam menjalankan kebijakan pemerintahan baru, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, jika mereka berhasil memenangkan Pilgub Jakarta 2024.

Pramono menilai hal tersebut tidak perlu diperdebatkan karena Indonesia menerapkan sistem demokrasi.

“Kami jika terpilih, mendapatkan amanah, pasti bisa berkomunikasi dengan baik dan menjalankan apa yang menjadi garis kebijakan pemerintah pusat. Sehingga tidak perlu diperdebatkan. Karena memang tanggung jawab pemprov, dia menjalankan apa yang diputuskan pemerintah pusat,” ujar Pramono kepada wartawan di Rumah Cemara 19, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 20 September 2024.

Politisi yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet selama 2 periode pemerintahan Presiden Jokowi itu menambahkan, sistem demokrasi Indonesia mengharuskan tingkat pemerintahan baik gubernur, bupati/wali kota harus sejalan dengan pemerintah pusat.

Oleh karena itu, kata dia, para kepala daerah terpilih harus mendukung kebijakan Presiden dan Wakil Presiden nantinya.

“Pemerintahan siapapun yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden, seperti sekarang Pak Prabowo dan Mas Gibran, Pemda tingkat provinsi, kota, kabupaten, di manapun harus memberikan dukungan penuh untuk itu,” jelasnya.

Menurut politisi senior PDIP itu, hal tersebut tidak akan menjadi kendala karena dirinya dan Rano Karno memiliki hubungan dan komunikasi yang baik dengan Prabowo dan Gibran meskipun berbeda pilihan politik dalam pilpres atau pilkada.

“Saya yakin saya memiliki komunikasi yang baik, baik kepada Mas Prabowo maupun Mas Gibran. Dan saya yakin Bang Doel juga bersama-sama,” katanya.

Namun, lanjut Pramono, dirinya dan Rano Karno akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang dipimpin oleh Prabowo-Gibran sesuai dengan tugas yang diberikan Undang-Undang. Oleh karena itu, kata dia, pihaknya tetap akan memilah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan provinsi.

“Sesuai dengan kewenangan UU, selama itu merupakan kewenangan provinsi, maka provinsi yang kemudian mengambil keputusan. Jadi kewenangan itu ada tahapan dan tingkatannya,” pungkasnya.