Jumat, 20 September 2024 – 22:13 WIB
Jakarta, VIVA – Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) memastikan MotoGP Mandalika akan tetap dilaksanakan di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika pada 27-29 September 2024. Walaupun, hosting fee MotoGP 2024 belum dibayarkan.
Baca Juga :
Fabio Quartararo Akui Sempat Terpikir untuk Tinggalkan Yamaha
“Pembayaran hosting fee MotoGP cukup banyak yang mendukung. Artinya race dipastikan tetap berlangsung,” kata Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGPTM) 2024 Troy Warokka di Lombok Tengah, dikutip dari Antara, Jumat 20 September 2024.
Dia mengatakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memberikan perhatian khusus terkait dengan hosting fee MotoGP Indonesia 2024. Selain itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif direncanakan kembali memberikan dukungan untuk ajang MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika.
Baca Juga :
Jangan Kaget Nanti Ada Pembalap Pakai Motor Listrik Honda di MotoGP Mandalika 2024
VIVA Otomotif: Paddock tim Aprilia Racing di MotoGP Mandalika
“Kami terus bekerja untuk mendapatkan dukungan sumber hosting fee ini. Bisa dibayar sebelum race atau setelah race, tidak ada masalah dari pihak Dorna sport,” katanya.
Baca Juga :
Motor Listrik Honda Jadi Bintang di MotoGP Mandalika, Ternyata Punya Kemampuan Super Ini!
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Lombok Tengah yang telah memiliki wacana untuk mendukung pembayaran hosting free ajang MotoGP Indonesia tersebut, meskipun secara resmi belum disampaikan.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan belum menyanggupi pembayaran hosting fee MotoGP 2024 sebesar Rp 213,29 miliar. Pemprov NTB pun meminta pemerintah pusat untuk membantu pembayaran MotoGP Mandalika.
“Karena anggaran Rp 213,29 miliar itu adalah anggaran yang sangat besar bagi daerah. Kami yakin pusat juga memahami kondisi ini, karena APBD kami dievaluasi juga oleh pemerintah pusat,” kata Asisten III Setda Provinsi NTB Wirawan Ahmad, dikutip VIVA Otomotif dari Antara.
Lebih lanjut dirinya menyebut bahwa dengan pembiayaan yang besar tersebut bisa mengganggu kebijakan pemerintah pusat, mengingat APBD yang terbatas. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTB Baiq Isvie Rupaeda mengatakan bahwa kondisi keuangan Pemprov NTB saat ini baru bisa untuk menyelesaikan utang.
Halaman Selanjutnya
Source: MGPA
