DPRD Kabupaten Cilacap bersama Aliansi Masyarakat Cilacap Bergerak sepakat untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan Undang-undang Pilkada setelah massa gabungan melakukan aksi unjuk rasa pada Sabtu (24/8/2024).
Anggota Fraksi Gerindra DPRD, Suheri, menyatakan kesepakatan tersebut kepada massa yang melakukan demo di depan Kantor DPRD Cilacap. Mereka akan menyampaikan aspirasi tersebut ke DPR RI melalui surat yang sudah ditandatangani dan melalui perwakilan masing-masing fraksi.
Surat tersebut berisi tiga poin yaitu menegakkan putusan MK Nomor 60 dan 70/RUU-XXII/2024 yang bersifat final dan mengikat, menegakkan demokrasi pro-rakyat, dan mendesak KPU RI untuk segera mengeluarkan PKPU sesuai putusan MK.
Ketua DPRD Cilacap, Taufik Nurhidayat, menyatakan dukungan mereka untuk mengawal putusan MK terkait Undang-undang Pilkada. Mereka akan terus mengawal regulasi di Indonesia dan mendukung aspirasi masyarakat Cilacap.
Fraksi PDIP juga mendukung tuntutan massa dan memastikan seluruh anggotanya menerima putusan MK. Mereka akan ikut mengawal agar putusan MK tidak dijegal oleh Badan Legislasi DPR RI.
Massa dari Aliansi Masyarakat Cilacap Bergerak termasuk mahasiswa dan buruh migran turun ke jalan menuntut pembatalan revisi putusan MK terkait Undang-undang Pilkada. Mereka menegaskan agar putusan MK dijalankan tanpa hambatan dan menjunjung tinggi demokrasi.
Aksi ini bertujuan untuk tegakkan putusan MK Nomor 60 dan 70 serta menolak revisi yang dilakukan oleh DPR RI. Mereka siap terus turun ke jalan jika tuntutan mereka tidak terpenuhi demi menjaga NKRI dari kepentingan golongan tertentu.
