Presiden Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet Sebelum Berakhirnya Masa Jabatan, Pendapat Pengamat Menyatakan Hal Ini

Rabu, 21 Agustus 2024 – 20:37 WIB

Jakarta, VIVA – Pengamat politik sekaligus peneliti senior Surabaya Survei Center (SSC) Surokim Abdussalam menyampaikan adanya reshuffle menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sebagai bentuk sikap kenegarawanan Presiden Jokowi untuk mempersiapkan transisi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, langkah itu dilakukan Presiden Jokowi agar dapat menyelesaikan masa pemerintahannya dengan mulus atau soft landing dan memberikan dukungan besar bagi pemerintahan Prabowo-Gibran melakukan akselerasi atau percepatan melanjutkan pembangunan.

“Saya kira Pak Jokowi punya kedewasaan ya dalam berpolitik dengan memberikan ruang itu, yang penting untuk digarisbawahi bahwa Pak Jokowi memberi ruang bagi rezim baru untuk istilahnya menciptakan landasan pacunya itu sudah disiapkan. Jadi begitu rezimnya Pak Jokowi landing mulus, start take off-nya rezim baru bisa berjalan dengan baik,” ujar Surokim, Rabu 21 Agustus 2024.

Surokim mengatakan dilantiknya beberapa orang dekat Prabowo seperti Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan terbaru Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas serta Wakil Menteri Kominfo Angga Raka Prabowo itu bentuk kedewasaan Presiden Jokowi mengakomodir pemerintahan penerusnya.

“Dibutuhkan kedewasaan, kelegowoan, kebesaran hati presiden, tidak gampang seorang presiden untuk memberi ruang seperti itu kepada penerusnya, sehingga hal ini menurut saya akan bisa menjamin support untuk sustainability-nya,” kata Surokim.

“Support untuk keberlanjutannya dan saya kira kata kunci sustainability itulah yang mendorong Pak Jokowi untuk memberikan ruang kepada penyesuaian beberapa hal yang dibutuhkan oleh rezim Prabowo take off begitu dilantik 20 Oktober,” sambungnya.

Surokim mengatakan, tantangan besar Bangsa Indonesia ke depan harus disikapi dengan kelincahan dan kecepatan pemerintah bekerja. Pemerintah harus efektif serta responsif menjawab kompleksitas permasalahan di tengah ketidakpastian.

Sehingga kata Surokim transisi pemerintahan yang mulus menjadi suatu hal yang perlu diwujudkan. “Tantangan ke depan untuk rezim Pak Prabowo itu situasinya kan kompleks, uncertainty-nya tinggi sehingga dalam posisi kompleksitas dan uncertainty yang tinggi maka agility atau kelincahan tadi itu,” bebernya.

“Kelincahan itu menjadi kunci sepanjang rezimnya Pak Prabowo bisa lincah responsif progresif, saya pikir itu akan bisa memperoleh kepuasan publik di atas rata-rata asalkan itu dipegang teguh ya agelitas responsibilitas karena memang tantangannya ke sana,” sambungnya.

Selain itu, kata Surokim, Presiden Jokowi juga mendukung penuh program unggulan Prabowo-Gibran seperti makan siang bergizi gratis sebagai sebagai sebuah legacy yang baik. Presiden Jokowi bahkan sudah memerintahkan dalam APBN 2025 agar mengakomodir semua program Prabowo-Gibran.

“Setiap rezim pasti punya tantangan yang berbeda-beda khususnya menyangkut legacy, legacy itu kan berkaitan dengan apa yang mau sesuatu yang kemudian mau menjadi penanda bagi rezim Pak Prabowo, kepada legacy itu dengan disupport oleh badan-badan negara termasuk oleh kementerian-kementerian yang nanti disiapkan,” jelasnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi pada Senin 19 Agustus 2024, baru saja melantik tiga menteri baru dan satu wakil menteri, serta melantik tiga kepala badan yang dua di antaranya merupakan badan baru yaitu Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Badan Gizi Nasional.

Menteri yang dilantik yaitu pertama, kader Gerindra, Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), kedua, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan ketiga, Rosan Perkasa Roeslani sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sementara tiga kepala badan yang dilantik yaitu pertama, Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, kedua, Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dan ketiga, Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).