Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengakui bahwa mereka belum melakukan cleansing tenaga honorer. Sekda Sumenep, Edy Rasyadi, menyatakan hal tersebut saat diwawancarai oleh sejumlah media pada Kamis (01/08/2024).
Menurut Sekda, hal ini disebabkan karena Pemkab Sumenep belum memiliki data yang konkret dan terbaru mengenai jumlah honorer di Kabupaten Sumenep, terutama di lembaga pendidikan. Kepala sekolah juga belum memberikan informasi terbaru mengenai data honorer di lembaganya.
Sebagai gantinya, Pemkab Sumenep hanya mengacu pada data yang telah dikirim ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terkait dengan nama-nama yang akan mengikuti seleksi CPNS dan PPPK.
Meskipun demikian, pihaknya mengaku bahwa tidak semua tenaga honorer yang terdaftar di BKN dapat diakomodir. Hal ini dikarenakan Pemkab Sumenep harus memperhatikan kemampuan APBD setempat.
Pemkab Sumenep juga sedang berusaha untuk melakukan pertumbuhan negatif, karena pemerintah mempertimbangkan besarnya belanja pegawai dalam APBD.
Pada minggu kedua atau ketiga Agustus 2024, dijadwalkan akan ada pengumuman untuk tahapan seleksi berikutnya. Pada tahapan tersebut, kemungkinan akan ada tata cara untuk mengakomodir para honorer yang sudah terdaftar di BKN.
Namun, di tahun 2024 ini, Pemkab Sumenep hanya dapat menyediakan kuota sekitar 420 tenaga, termasuk tenaga kesehatan, pendidikan, atau teknis.
Artikel ini disusun oleh Wildan Mukhlishah Sy dan diedit oleh Mahrus Sholih.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi SUARA INDONESIA.
