Jeffrey Sachs, seorang ekonom yang juga merupakan advokat SDGs di bawah Sekretaris Jenderal PBB, berpendapat bahwa program makan bergizi gratis merupakan salah satu bentuk investasi yang efektif bagi negara untuk meningkatkan kualitas nutrisi masyarakatnya.
Sachs mengungkapkan pendapatnya tersebut saat menghadiri seminar publik dengan tema “Building a Sustainable Future Through Lifelong Learning and Skill Development” yang diselenggarakan oleh Prakerja, United in Diversity Foundation (UID), dan The Sustainable Development Solutions Network (SDSN). Menurut Sachs, program ini merupakan langkah yang sangat baik dan efektif dalam meningkatkan kualitas nutrisi masyarakat, terutama jika dimulai sejak usia dini dan bekerjasama dengan program makan sekolah.
Meskipun mengakui bahwa program makan bergizi gratis memerlukan biaya yang tidak sedikit, Sachs meyakini bahwa jika dilaksanakan dengan baik, hal tersebut akan memberikan dampak yang signifikan sebagai investasi untuk masa depan. Program ini juga dianggap memberikan manfaat yang besar bagi anak-anak, ibu hamil, serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Salah satu manfaat dari program ini adalah memberikan kesempatan bagi anak-anak dan ibu hamil untuk mendapatkan asupan makanan bergizi secara teratur, sehingga dapat mencegah stunting dan kekurangan gizi yang dapat berdampak pada perkembangan fisik maupun mental. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mendukung proses belajar-mengajar dan mencetak tenaga kerja yang berkualitas di masa depan.
Implementasi program makan bergizi gratis ini juga dianggap sebagai langkah untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 2, yaitu mengatasi kelaparan dan malnutrisi. SDGs sendiri merupakan kerangka kerja yang efektif untuk mengintegrasikan program-program pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis, dengan tujuan mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang.
Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, telah mencanangkan program makan bergizi gratis bagi para siswa di sekolah. Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI pun telah sepakat untuk menyediakan anggaran sebesar Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk mendukung program ini.
