Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto. (Foto: Muhammad Nurul Yaqin/suaraindonesia.co.id).
SUARA INDONESIA, BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi bersama DPRD setempat berkomitmen untuk mewujudkan Bumi Blambangan bebas dari korupsi.
Dalam mewujudkan hal tersebut, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan. Terutama ikut terlibat dalam pengawasan di pemerintahan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, kepedulian terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya fokus pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Selain pemerintahan, seluruh elemen masyarakat dan lembaga juga harus peduli,” ujar Ipuk saat menghadiri acara bersama KPK bertema Partisipasi Masyarakat Membangun Banyuwangi Bebas dari Korupsi, Selasa (14/5/2024) kemarin.
Menurut Ipuk, dukungan KPK dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menjadi penyemangat bagi Banyuwangi dalam mengelola anggaran dengan lebih baik.
Ipuk melanjutkan bahwa berbagai penghargaan yang diraih Banyuwangi, seperti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 kali berturut-turut dan predikat A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai tertinggi dan terbaik se-Indonesia, merupakan bagian dari upaya Pemkab untuk lebih bersih.
“Prestasi-prestasi tersebut merupakan bagian dari upaya Pemda untuk lebih bersih, aktif, akuntabel, dan program-programnya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Banyuwangi,” kata Ipuk.
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto menambahkan bahwa dengan pemerintahan yang bersih, rakyat akan mendapat manfaat. Oleh karena itu, dewan akan lebih tegas dalam mengawasi kegiatan pemerintahan.
“Program-program pemerintah yang berpotensi menimbulkan korupsi akan mendapat pengawasan ekstra, agar Banyuwangi bisa bebas dari korupsi. Intinya, jika korupsi berkurang, rakyat yang diuntungkan,” ujar Michael.
Politisi sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi menyatakan bahwa kedatangan KPK ke Bumi Blambangan membuat dewan semakin berani dalam memberantas tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi.
“Untuk meredam potensi tersebut, dewan telah membangun komitmen bersama Bupati bahwa birokrasi ke depan akan lebih bersih lagi,” tutupnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Muhammad Nurul Yaqin |
| Editor | : Mahrus Sholih |
