Pemilihan Umum (Pemilu) presiden dan legislatif sudah semakin dekat. Tepat pada tanggal 14 Februari 2024, masyarakat akan memilih calon pemimpin negara dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Namun, dalam kontestasi politik tersebut, masih terdapat indikasi praktik politik uang atau ‘Money Politics’. Hal ini dapat merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat yang menjadi korban.
Salah satu Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Hanura Dapil 6 Bangkalan, Jawa Timur, Holilih, mengaku bahwa di wilayahnya terjadi politik uang yang dilakukan oleh salah satu perangkat desa. Ia bahkan sudah menegur langsung perangkat desa tersebut dan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang.
Menurut Holilih, jika seorang pemimpin terpilih berdasarkan politik uang, maka yang paling dirugikan adalah rakyat. Hal ini dapat menimbulkan perilaku koruptif pada pemimpin yang terpilih nantinya.
Oleh karena itu, Holilih telah melaporkan praktik politik uang di wilayah pemilihannya kepada Bupati Bangkalan. Ia berharap pihak berwenang dapat menindak tegas perangkat desa yang terlibat dalam praktik tersebut.
Pj Bupati Bangkalan, Arief M Edie, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan keterlibatan perangkat desa tersebut. Mereka akan berkoordinasi dengan Panwas dan Bawaslu untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
Draft:
Pemilihan Umum (Pemilu) presiden dan legislatif sudah semakin dekat. Tepat pada tanggal 14 Februari 2024, masyarakat akan memilih calon pemimpin negara dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Namun, dalam kontestasi politik tersebut, masih terdapat indikasi praktik politik uang atau ‘Money Politics’. Hal ini dapat merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat yang menjadi korban.
Salah satu Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Hanura Dapil 6 Bangkalan, Jawa Timur, Holilih, mengaku bahwa di wilayahnya terjadi politik uang yang dilakukan oleh salah satu perangkat desa. Ia bahkan sudah menegur langsung perangkat desa tersebut dan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang.
Menurut Holilih, jika seorang pemimpin terpilih berdasarkan politik uang, maka yang paling dirugikan adalah rakyat. Hal ini dapat menimbulkan perilaku koruptif pada pemimpin yang terpilih nantinya.
Oleh karena itu, Holilih telah melaporkan praktik politik uang di wilayah pemilihannya kepada Bupati Bangkalan. Ia berharap pihak berwenang dapat menindak tegas perangkat desa yang terlibat dalam praktik tersebut.
Pj Bupati Bangkalan, Arief M Edie, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan keterlibatan perangkat desa tersebut. Mereka akan berkoordinasi dengan Panwas dan Bawaslu untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
