Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Komisi VIII DPR RI dijadwalkan akan melaksanakan rapat kerja untuk membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445 Hijriah atau tahun 2024. Rapat kerja tersebut akan memutuskan besaran ongkos haji tahun depan.
Berdasarkan jadwal DPR hari ini, raker tersebut akan dimulai pukul 11.00 WIB. Ada tiga agenda rapat, pertama laporan Panja Komisi VIII mengenai BPIH 2024, lalu dilanjutkan dengan penyampaian Menteri Agama mengenai BPIH 2024 dan ditutup dengan penetapan BPIH 2024.
“Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/ 2024 M,” seperti dikutip dari jadwal tersebut, pada Senin, (27/11/2023).
Rapat kerja ini merupakan kelanjutan dari keputusan panja yang telah diambil sebelumnya. Seperti diketahui, Panja komisi VIII DPR telah menyepakati BPIH 2024 sebesar Rp 93,4 juta per jamaah Haji. Angka tersebut lebih rendah dari usulan awal pemerintah, yaitu Rp 105 juta.
Kesepakatan di tingkat Panja itulah yang nantinya akan disahkan di dalam raker, lalu kemudian diundangkan melalui Peraturan Presiden mengenai biaya haji. Raker ini juga akan membahas mengenai besaran Nilai Manfaat yang akan diberikan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Pembahasan mengenai biaya Haji di DPR hari ini sebenarnya akan dibahas dalam rangkaian beberapa rapat. Sebelum raker penetapan BPIH dengan Menteri Agama, Komisi VIII DPR akan melakukan rapat dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI dan Kepala BPKH pada pukul 11.00 WIB. Rapat itu akan membahas mengenai komponen BPIH 2024.
Selanjutnya, Komisi VIII juga akan melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pelaksana Ketua Dewan Pengawas BPKH mengenai rencana strategis tahun 2022-2027 dan RKT BPKH 2024.
