Ketua MK Anwar Usman Menghadapi Penyidikan MKMK Hari Ini

Berita

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) bersama 8 Hakim MK memimpin jalannya sidang permohonan uji materiil tentang Pemilu yang mengatur batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di gedung Mahkamah Konstitusi, J

JAKARTA, Suaraindonesia.co.id – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan mengeluarkan putusan terkait dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi pada hari ini, Selasa (7/11/2023). Sidang putusan MKMK ini akan dimulai pukul 16.00 WIB.

Setelah serangkaian pemeriksaan saksi, MKMK akan menyatakan ada atau tidaknya pelanggaran etik Hakim Konstitusi dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan MK itu menyangkut batasan usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres)

“Sidang pleno pengucapan putusan MKMK pada hari ini, pukul 16.00 WIB di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK,” kata Juru Bicara MK Fajar Laksono, Selasa (7/11/2023).

Putusan MKMK akan dibacakan oleh ketua MKMK yang juga sebagai anggota Jimly Asshiddiqie (tokoh masyarakat), sekretaris merangkap anggota MKMK, Wahiduddin Adams (hakim konstitusi), dan anggota MKMK, Bintan R. Saragih (akademisi bidang hukum).

MKMK dapat menghasilkan tiga keputusan, yaitu ditemukan pelanggaran berat, pelanggaran ringan, dan tidak ada pelanggaran sama sekali.

Jika ditemukan pelanggaran berat, MKMK dapat memberikan sanksi pemberhentian tidak hormat. Sementara itu, pelanggaran ringan akan dikenai sanksi teguran. Jika tidak ditemukan pelanggaran, maka harus direhabilitasi.

MKMK menerima 21 laporan atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi terkait putusan MK perihal batas minimal usia capres dan cawapres. Ketua MK Anwar Usman paling banyak dilaporkan, sehingga harus diperiksa oleh MKMK sebanyak 2 kali.

Berdasarkan laporan tersebut, MKMK telah mengadakan serangkaian rapat mulai dari sidang pendahuluan hingga sidang pemeriksaan lanjutan.

Dalam sidang yang berlangsung sejak Kamis (26/10/2023) hingga Jumat (3/11/2023), MKMK mendengarkan keterangan pelapor, 9 hakim terlapor, ahli, hakim konstitusi, dan saksi

Pembentukan MKMK kali ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Oktober 2023 dengan masa kerja satu bulan, yaitu mulai dari 24 Oktober 2023 hingga 24 November 2023. Namun, sebelum masa kerja berakhir, MKMK telah memutus 21 laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

Sidang pleno pengucapan putusan MKMK akan disiarkan secara langsung melalui saluran YouTube Mahkamah Konstitusi.

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA