Bahrullah – 03 November 2023 | 15:11 – Dibaca 121 kali
Advertorial
Pasca Dilantik, Pj Sekda Bondowoso Ingatkan ASN Harus Jaga Netralitas
Haeriyah Yuliati Pj Sekda Bondowoso saat memberikan keterangan pers (foto istimewa)
BONDOWOSO, Suaraindonesia.co.id- Haeriyah Yuliati Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten agar tetap menjaga netralitas menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Demikian disampaikan Haeriyah Yuliati pasca dilanting menjadi Pj Sekda di Pendopo Bupati Bondowoso kepada suaraindonesia.co.id, Jumat (3/11/2023).
Lebih lanjut, Haeriyah mengatakan, secara personal ASN juga memiliki hak pilih. Namun tetap harus menjaga netralitasnya dalam setiap perilakunya sehari-hari, khususnya dalam politik praktis.
Haeriyah menyatakan, hak pilih yang dimiliki ASN harus tetap dimanfaatkan sebagai bentuk kepatuhannya dalam melaksanakan demokrasi dan harus berpartisipasi menggunakan hak pilihnya. Namun dalam konteks khusus ASN harus tetap netral.
“Dalam Surat Edaran (SE) juga sudah diatur tentang netralitas ASN,” ujarnya.
Untuk mengingatkan ASN, Haeriyah merencanakan, akan melakukan sosialisasi tentang isi surat edaran dari pemerintah.
Dia menerangkan, hal-hal yang dilarang bagi ASN, berupa memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Seperti ikut kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, dan sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
“Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye,”
“Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat,” paparnya.
Tak hanya cukup sampai disini saja, kata Haeriyah, yang dilarang juga memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
Pewarta: Bahrullah
Editor: Wildan Muklishah
