Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK-RI) Kabupaten Cilacap Albani Idris. (Foto: istimewa)
CILACAP, Suaraindonesia.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap Saat ini tengah menggalakkan program “Kancing Merah” sebagai upaya untuk menurunkan angka kasus stunting di daerah.
Banyak yang mendukung program tersebut. Kendati demikian, banyak pula yang menilai kebijakan dari Pj Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar itu syarat akan muatan politis untuk menguntungkan golongan tertentu. Terlebih di tahun politik saat ini.
Seperti yang diungkapkan Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK-RI) Kabupaten Cilacap Albani Idris.
“Yang ditonjolkan oleh Pj Bupati sekarang kan kancing merah, artinya gerakan cegah stunting untuk masa depan cerah biar anak-anak sehat dan tidak kena gizi buruk, tapi jangan sampai disalahgunakan bahasa-bahasa itu seolah-olah ditumpangi kepentingan politik,” ungkap Idris, Jumat (27/10/2023).
“Saya sangat menyayangkan sebagai masyarakat Cilacap dan juga sebagai Ketua GNPK RI, karena terlihat sekali beliau bermain politis praktis, dan terkesan mendukung salah satu Capres atau salah satu partai pengusung Capres itu sendiri,” imbuhnya.
Menurut pria berkumis asal Cilacap ini, Pj Bupati merupakan publik figure dan milik masyarakat Kabupaten Cilacap sehingga, seharusnya menunjukan kinerja yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat Cilacap, bukan kelompok atau golongan tertentu.
Ia menilai program “Kancing Merah” bagus untuk masyarakat di bidang kesehatan, namun justru diakhir menjadi tidak bagus karena terdapat unsur muatan politik, dan seolah-olah disusupi karena kepentingan politik itu sendiri.
“Kenapa saya katakan itu, karena masyarakat secara umum itu sudah melihat sekali, bahasa kancing merah itu memang ada singkatannya, tapi apa harus disesuaikan dengan situasi serba merah, ada juga kode seperti kode menunjukan nomor urut salah satu partai politik,” katanya.
“Ketika ada motif politis praktisnya disitu menurut saya nggak baik dan nggak boleh, semua pejabat juga nggak boleh ikut-ikutan OPD, SKPD karena itu melanggar daripada netralitas seorang ASN, mungkin takut dimutasi, nah itu kan yang sangat disayangkan. Jadi tahun politik ini janganlah untuk disalahgunakan,” tandasnya.
Ia mencontohkan, pembinaan RT/RW memakai baju merah, dan background sekitarnya juga menonjolkan warna merah sebagai simbol. “Lah ini kan keliatan ada muatan politis. Masyarakat sekarang sudah nggak bodoh lagi, sudah pintar semua dan paham cara mengamati gerak gerik pejabat di Cilacap,” ucapnya.
Sentot sapaan akrab Albani Idris ini menyampaikan, apabila Pj Bupati memang memihak salah satu golongan melalui kebijakan politik itu, tentu bisa mempengaruhi atau berdampak di masyarakat.
“Tentunya ini akan menimbulkan gesekan-gesekan karena cara-cara yang dilakukan bu Pj, dan ini kurang pas karena ini tahun politik. Beliau selaku Pj Bupati seharusnya bisa merangkul seluruh elemen masyarakat supaya situasi tahun politik saat ini berjalan kondusif,” ujarnya.
“Nantinya endingnya kan nggak baik sebagai yang dituakan karena statusnya Pj Bupati itu kan harusnya bisa mengakomodir semua aspirasi masyarakat secara majemuk baik itu cara pandang, cara dukungan, dan aktifitasnya selama menjabat karena tahun ini masuk tahun politik tentunya terkait dengan pilihannya itu kan tidak boleh Pj Bupati itu memihak salah satu untuk kepentingan golongan tertentu,” lanjutnya.
Meskipun beda pilihan, menurutnya bukan berarti harus saling bermusuhan, namun bagaimana agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan, khususnya di Kabupaten Cilacap.
“Mari di tahun politik ini kita bergembira menyambut pesta demokrasi, ya kita ciptakan iklim yang sejuk dan damai karena saya yakin semua punya pilihan yang berbeda-beda,” pungkasnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Satria Galih Saputra |
| Editor | : Danu Sukendro |
